Satupena.my.id -Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tiga aspek tersebut menjadi fondasi utama untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya publik.
Hal itu disampaikan Wiyagus saat memberikan sambutan pada Pelantikan dan Pembekalan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Tahun 2025–2026, yang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Dalam sambutannya, Wiyagus menyebut pelantikan dan pembekalan TPD merupakan momentum penting untuk membangun sinergi, menyamakan persepsi, serta meneguhkan komitmen antara DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan etika penyelenggara Pemilu.
“Saya mengapresiasi tinggi atas dedikasi Saudara-Saudara yang terpilih sebagai Tim Pemeriksa Daerah. Tugas ini tidak mudah karena membutuhkan keberanian, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi serta etika penyelenggaraan,” ujar Wiyagus.
Ia optimistis, berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2024, Tim Pemeriksa Daerah mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu serta memperkuat citra Pemilu sebagai wujud demokrasi yang bersih dan terpercaya.
Menurutnya, pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi ujian besar bagi demokrasi Indonesia karena dinamika politik yang kompleks dan tantangan baru dalam konteks pengawasan serta penegakan kode etik.
Wiyagus turut mengapresiasi sejumlah capaian penting, seperti meningkatnya partisipasi masyarakat dan transparansi penanganan sengketa. Pemanfaatan teknologi informasi juga dinilai memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Pemilu, meski tetap menyisakan tantangan dalam hal pengawasan dan keamanan data.
“Khususnya kepada KPU, Bawaslu, DKPP, dan seluruh penyelenggara ad hoc dari pusat hingga daerah, saya sampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya sehingga Pemilu berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.
Namun demikian, Wiyagus juga menyoroti adanya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti dugaan pelanggaran kode etik, tekanan politik, serta perlunya peningkatan kapasitas penyelenggara di tingkat daerah.
Ia pun menegaskan lima arah strategis penguatan integritas dan etika penyelenggara Pemilu, yaitu:
Penegakan kode etik secara tegas dan adil,
Penguatan kapasitas serta kompetensi penyelenggara,
Kemandirian dan ketahanan institusi,
Transparansi dan akuntabilitas, serta
Kolaborasi dan sinergi antarlembaga.
“Semoga pelantikan dan pembekalan ini membawa manfaat besar serta menjadi pijakan kokoh dalam memperkuat penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat di Indonesia,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua DKPP Heddy Lugito, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
---
.jpg)
0 Komentar