Mojokerto, satupena.my.id — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mojokerto bergerak cepat meredam potensi aksi demonstrasi yang dinilai rawan ditunggangi pihak tidak bertanggung jawab. Deklarasi bersama digelar di SBK Kantor Pemkab Mojokerto, Minggu (31/8/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa bersama Wakil Bupati M. Rizal Oktavian.
Acara tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, antara lain Kajari Kabupaten Mojokerto, Kapolres Mojokerto, Dandim 0815/Mojokerto, Ketua PN Mojokerto, serta tokoh masyarakat dan berbagai organisasi. Elemen masyarakat yang hadir mencakup perwakilan mahasiswa, ojol, hingga perguruan pencak silat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menjelaskan bahwa deklarasi ini memuat lima poin utama demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Mojokerto, yakni:
1. Menolak aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.
2. Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai tanpa merusak fasilitas publik.
3. Menjunjung nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum.
4. Menolak penyebaran berita hoaks, isu SARA, dan ujaran kebencian di masyarakat maupun media sosial.
5. Bersama-sama menciptakan dan menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Mojokerto.
“Deklarasi ini demi kebaikan bersama, agar Bumi Majapahit tetap ayem dan tentrem. Jika aksi turun ke jalan tidak dikendalikan, dikhawatirkan akan ditunggangi oknum yang bisa memicu anarkis,” tegas Teguh.
Deklarasi bersama ini menjadi bukti komitmen seluruh elemen masyarakat, mulai dari Forkopimda, tokoh agama, mahasiswa, komunitas ojol, hingga organisasi pencak silat, untuk menjaga suasana Mojokerto tetap damai dan kondusif.
“Deklarasi ini tadi disepakati bersama Forkopimda, tokoh agama, mahasiswa, ojol, pencak silat, OPD terkait, hingga Cabang Dinas Pendidikan. Semoga Mojokerto selalu tercipta situasi yang kondusif,” pungkas Teguh.(tim/red)
.jpg)
0 Komentar